Masyarakat Adat Bakal Diusir dari Kawasan Hutan

JAKARTA - Di masa-masa mendatang, kaum tani dan masyarakat adat bakal dengan gampang diusir dari kawasan hutan dengan tuduhan sebagai perusak hutan dan pembalak liar. Ini menyusul langkah DPR yang telah memasukkan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai Proglegnas (Prioritas Legislasi Nasional) tahun 2013.

Lantaran diduga kuat bakal berdampak buruk bagi para petani dan masyarakat adat, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menentang keras RUU tersebut.

"RUU ini bisa dipakai untuk memudahkan kriminalisasi kepada rakyat desa khususnya kaum tani dan masyarakat adat untuk diusir dari kawasan hutan dengan dituduh sebagai perusak hutan dan pembalak liar," ujar  Deputi Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPA, Iwan Nurdin, kepada JPNN di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, lanjut Iwan, kawasan hutan tersebut diberikan lisensi kepada pengusaha untuk dibalak secara legal atau bahkan kemudian dilepaskan untuk dibuat perkebunan.