Masyarakat Adat dan Pemerintah Bekerja Sama Menjaga Bumi dan Budaya

Mendukung pernyataan tersebut Christriyati Ariani, Pamong Budaya Ahli Madya Kemendikbudristek menyoroti tentang pentingnya pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaa (OPK) sebagai bentuk partisipasi dalam upaya Pemajuan Kebudayaan.

Tristan Pascal Mulyono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan mengatakan pentingnya pengakuan dan penghormatan pada masyarakat adat. Tidak hanya tentang tanahnya tetapi tentang semua yang terkandung di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut Wirawan Bahri dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan  masyarakat hukum adat merupakan embrio bagi kelestarian lingkungan hidup. Desa adat dapat menjadi jalan untuk mendapatkan legitimasilegitimasi.

Kehidupan masyarakat adat dengan lingkungan sangat erat kaitannya. Bumi sebagai ibu dan langit sebagai bapak, sebuah ungkapan yang mengisyaratkan hubungan masyarakat adat dengan alam.

"Hutan adat adalah hutan yang berada di sekitar masyarakat adat," papar Herry Yogaswara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang saat ini bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mengerjakan proses penetapan hutan adat di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Wawan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan, menjelaskan terkait pentingnya peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam hal ini. Peraturan daerah menjadi tolok ukur akan keseriusan daerah dalam menata keberadaan suatu masyarakat adat.

Pada kesempatan yang sama, Asep Nugraha, Abah Kasepuhan Sinarresmi, tidak menampik bahwa masyarakat adat dan pemerintah harus bekerja bersama untuk menghasilkan kebijakan yang saling memberikan manfaat.

"Sara, negara, dan mekaha -dalam bahasa Indonesia agama, pemerintah, tradisi, Itu adalah pegangan kami dalam menjalankan kehidupan. Ketiganya perlu ‘akur’ agar kesejahteraan dan ketentraman dapat tercipta," ungkapnya.