Masyarakat Adat Sawole Sele Tagih DPR

JAKARTA - Kuasa adat masyarakat Sawole-sele, distrik Seget Papua Barat menyesalkan sebagian anggota DPR RI yang tidak mempedulikan pengaduan mereka, terkait perlakuan sewenang-wenang Petro China Internasional terhadap komunitas setempat. Kuasa adat masyarakat setempat Yance Kunu mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/8) mengatakan, pihaknya telah mengadu ke DPR sejak dua tahun silam dan hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

"Sekarang ini perkara yang kami ajukan itu sudah sampai di Komisi II  dan Komisi VII. Selama ini kami terus diminta menunggu untuk dijadwalkan reaksi DPR ," ujarnya. Anehnya, lanjut Yance, ketika pihaknya meminta jawaban dari anggota-anggota DPR terkait, diantaranya kepada Ketua tim kerja di Komisi II Juwaini Jazuli, tidak pernah ada jawaban yang memuaskan dan mereka seolah-olah lari menghindar.

Selain itu, sejumlah masyarakat adat Sawole-sele juga pernah meminta bantuan Fraksi PDIP untuk membantu menyelesaikan persoalan mereka itu dan sempat ditanggapi. Tetapi faktanya hingga saat ini persoalan juga tidak bisa diselesaikan.

Yance menjelaskan, pihaknya hanya menuntut agar Petro China segera membayar ganti rugi hak ulayat kepada 8 marga pemegang hak ulayat di Sawole-sele sesuai SK Bupati setempat No 59/2005.Berdasarkan SK itu, harga ganti rugi tanah adat sebesar Rp5.000 /m2, namun perusahaan migas China itu hanya membayar Rp1000/m2 dan itu pun tidak melibatkan seluruh ahli waris yang berhak sehingga rakyat setempat dirugikan.