Masyarakat Bali, Tolak Calon Bupati yang Terindikasi Korupsi
![Masyarakat Bali, Tolak Calon Bupati yang Terindikasi Korupsi](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150627_212701/212701_114290_borgol_kecil.jpg)
jpnn.com - BANYAK kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Apabila sang pemimpin terjerat korupsi, hampir bisa dipastikan bahwa pembangunan daerah akan terhambat. Tak ingin kejadian itu menimpa daerahnya, Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali I Gusti Kade Sutawa meminta siapapun yang akan menjadi Bupati dan wali kota di Pulau Dewata harus bersih dari korupsi.
“Selain punya visi demi kemajuan daerahnya dan punya sikap berani dan jujur, syarat paling utama adalah bersih dari dakwaan dan tidak terindikasi korupsi. Ini penyakit paling kronis yang bisa menghancurkan daerah,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Sekjen PHRI Badung Bali ini.
Menurut Sutawa, korupsi membuat daerah tidak berkembang. Makanya dia sangat berharap para pemimpin daerah Bali bebas dari korupsi. Dia mengaku setuju apabila para calon pemimpin daerah harus mendapatkan rekomendasi dari kejaksaan. Para calon tidak sedang diperiksa atau terkait kasus korupsi yang tengah diselidiki.
Menurutnya, PDIP adalah salah satu partai terbesar di Bali dan memiliki peluang terkuat untuk menempatkan putra-putri terbaiknya menjadi pimpinan di Bali. Salah satunya menjadi calon Bupati Badung. Seperti diketahuai, Badung adalah kabupaten dengan APBD paling tertinggi dibandingkan daerah kabupaten lainnya di Bali. Yakni mencapai Rp 3,5 triliun.
“Saya yakin PDIP tidak akan merekomendasikan nama calon Bupati Badung yang terindikasi korupsi. PDIP dan partai bernafaskan reformasi lainnya, pasti punya tekad untuk memberantas korupsi. Kami tidak ingin pemerintahan daerah cuma seumur jagung, karena pimpinan daerahnya berurusan dengan masalah hukum,” jelas Sutawa yang juga pernah menjabat Ketua Relawan Jokowi-JK dari eksponen Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali ini. (mas/jpnn)
BANYAK kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Apabila sang pemimpin terjerat korupsi, hampir bisa dipastikan bahwa pembangunan daerah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Cegah TPPO dan PMI Ilegal, Imigrasi Batam Tolak Pengajuan Paspor Sebanyak Ini
- DPRD Kota Bogor Dorong Digitalisasi Perizinan untuk Transparansi dan Efisiensi
- Program Mudik Gratis Pemprov Sumsel Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
- Pengusaha Angkot Semarang Merugi Jutaan Rupiah Gegara Jalan Berlubang
- Ketua MUI Palu Desak Kapolri Percepat Penanganan Kasus Ini
- Petugas BNN Jateng Datang, Pengunjung Tempat Hiburan Malam di Semarang Kaget