Masyarakat Binging, KPU Diminta Beri Keterangan Resmi

jpnn.com - JAKARTA – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai meski pun sebagian besar masyarakat sudah memahami hasil hitung cepat bukan hasil resmi pemilihan presiden, namun perbedaan hasil quick count itu menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Sebagian publik pun terlanjur percaya hasil hitung cepat tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi KPU berdasarkan perhitungan manual.

“Jadi masyarakat sekarang menjadi bertanya-tanya, lembaga mana yang harus mereka percaya? Repotnya di antara lembaga yang memenangkan Prabowo-Hatta, ada juga yang punya reputasi akurat dalam merilis hasil hitung cepat Pemilu. Begitu juga dengan lembaga yang memenangkan Jokowi-JK, sebagian di antaranya juga pernah terbukti akurat merilis hasil hitung cepat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/7) malam.

Agar perbedaan tidak menimbulkan kebingungan publik dan tidak menjadi sumber pertikaian elit yang bisa memrovokasi masyarakat, Said menyarankan KPU, Bawaslu bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), secepatnya menggelar konferensi pers guna menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait hasil hitung cepat yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar kemenangan pasangan calon manapun.

Penyelenggara pemilu menurutnya, perlu memertegas kembali bahwa hasil Pilpres yang sah adalah berdasarkan penghitungan manual oleh KPU, yang hasilnya mungkin saja mirip dengan hasil hitung cepat dari lembaga yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta atau yang memenangkan Jokowi-JK.

Penjelasan dari penyelenggara Pemilu itu penting untuk disampaikan secepatnya agar masyarakat tidak larut dalam kebingungan, serta diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif.

“Hasil hitung cepat yang berbeda itu memang menjadi persoalan tersendiri bagi KPU. Secara psikologis Komisioner KPU memunyai beban mental karena sebelumnya ada anggota mereka yang sempat dikabarkan berpihak kepada pasangan Jokowi-JK pada kasus dugaan pembocoran materi debat, dan ada pula yang pernah diisukan menguntungkan pasangan Prabowo-Hatta pada saat pemungutan suara di Hongkong,” katanya.

Said menilai, apabila hasil resmi KPU nantinya memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, maka bukan mustahil muncul serangan kepada KPU yang dilakukan oleh kubu Jokowi-JK dengan mengaitkan pada kasus Hongkong itu.