Masyarakat Diminta di Rumah, Tetapi Kunjungan Pemerintah Hadirkan Kerumunan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyebut pemerintah seharusnya memiliki langkah antisipasi yang jelas dan terukur menyikapi potensi lonjakan kasus Covid-19 beserta varian baru seperti Omicron.
Misalnya, pemerintah dan para penjabatnya bisa menjadi contoh dalam penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes).
"Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan," kata Netty melalui keterangan persnya, Selasa (8/2).
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan bahwa langkah antisipasi bisa dilakukan dengan sosialisasi dan informasi tentang Omicron.
Pemerintah bisa melakukan peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi.
Menurut Netty, langkah antisipasi bukan dengan cara mengeluarkan imbauan bagi lansia tidak keluar rumah.
"Tentunya kami tidak ingin masyarakat berpersepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut," lanjut Netty.
Alumnus Universitas Padjajaran itu pun meminta pemerintah ke depan fokus menjelaskan percepatan vaksinasi ketimbang mengimbau lansia tidak keluar rumah.
Legislator Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyindir pemerintah soal imbauan masyarakat agar tetap di rumah. Tetapi, kunjungan pejabat hadirkan kerumunan.
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Merespons Pertama Kali, Ada Kata Jangan Takut
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau Agar Banyak Peminat
- Prabowo Usul Pengampunan Koruptor, Nasir Djamil Singgung Inisiatif Menteri
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Pemerintah, PLN dan IPP Bersinergi Wujudkan Kemandirian Energi Nasional