Masyarakat Diminta di Rumah, Tetapi Kunjungan Pemerintah Hadirkan Kerumunan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyebut pemerintah seharusnya memiliki langkah antisipasi yang jelas dan terukur menyikapi potensi lonjakan kasus Covid-19 beserta varian baru seperti Omicron.
Misalnya, pemerintah dan para penjabatnya bisa menjadi contoh dalam penegakan disiplin protokol kesehatan (prokes).
"Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan," kata Netty melalui keterangan persnya, Selasa (8/2).
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan bahwa langkah antisipasi bisa dilakukan dengan sosialisasi dan informasi tentang Omicron.
Pemerintah bisa melakukan peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi.
Menurut Netty, langkah antisipasi bukan dengan cara mengeluarkan imbauan bagi lansia tidak keluar rumah.
"Tentunya kami tidak ingin masyarakat berpersepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut," lanjut Netty.
Alumnus Universitas Padjajaran itu pun meminta pemerintah ke depan fokus menjelaskan percepatan vaksinasi ketimbang mengimbau lansia tidak keluar rumah.
Legislator Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyindir pemerintah soal imbauan masyarakat agar tetap di rumah. Tetapi, kunjungan pejabat hadirkan kerumunan.
- WPC dan GPA Serukan kepada Pemerintah untuk Turut Mengakhiri Polusi Plastik
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono