Masyarakat Diminta Tolak Caleg dan Parpol Pendukung Eks Napi Korup
jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat diminta untuk tidak memilih calon anggota legislatif serta partai politik yang mendukung eks narapidana korupsi.
Sebanyak 81 daftar caleg, baik DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun DPD mantan narapidana korupsi, beserta partai politik pengusungnya yang telah diumumkan KPU bisa menjadi acuan dalam menilai rekam jejak.
Sejumlah kalangan menyerukan agar pemilih berhati-hati menentukan pilihannya di pemilu ini.
"Integritas partai politik juga harus menjadi perhatian. Sebab masyarakat juga sudah mulai kritisi dalam melihat rekam jejak ini," kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain di Jakarta Senin (25/2).
Menurut Zulkarnain, daftar mantan caleg koruptor yang diumumkan KPU itu bisa membantu publik dalam menentukan pilihan.
Dia menyebutkan berdasarkan pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, soal rekam jejak tak bisa dipandang enteng.
“Calon legislatif yang rekam jejaknya bermasalah, berpotensi juga membuat masalah ketika sudah terpilih," paparnya
Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga bisa memberikan dorongan kepada partai politik untuk mengevaluasi agar tidak mendukung eks narapidana korupsi. Salah satunya yaitu tidak memilih partai politik yang mengusung kalangan tersebut.
Hanya NasDem dan PSI yang punya komitmen tidak memberi kesempatan pada caleg mantan koruptor.
- NasDem Mau Ajak Jokowi Bergabung? Willy Singgung Kenyamanan Pundak Surya Paloh
- Ogah Kecolongan, Surya Paloh Kirim Tim Khusus untuk Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Dr Afni-Syamsurizal Tumbangkan Petahana di Pilkada Siak, NasDem Kawal Kemenangan
- NasDem DKI Menolak Tegas Wacana Retribusi Kantin Sekolah
- Malam yang Tegang, Massa Pendukung Paslon Saling Serang
- Surya Paloh Tegaskan tak Mungkin jadi Ketua Umum NasDem Sepanjang Masa