Masyarakat Lapor Kehilangan Ayam, Polisi Kehilangan Kambing
Masalahnya untuk kasus itu menggerakkan 150 petugas hingga 160 petugas untuk mengungkapnya. Anggaran Rp 70 juta itu menjadi tidak cukup.
”Masyarakat lapor kehilangan ayam, tapi polisi jadi kehilangan kambing. Kadang-kadang malah kehilangan sapi,” paparnya.
Kondisi itulah yang memicu petugas untuk meminta-minta kepada pelapor, tersangka dan lainnya. Menambal kekurangan biaya proses penegakan hukum.
”Perbaikan sistem anggaran ini mencegah terjadinya pungli dalam reserse,” papar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.
Akhirnya, muncullah berbagai laporan dan pengaduan terkait kinerja kepolisian. Yang sesuai data Ombudsman dari 170 Polres itu 20 persennya mendapatkan raport merah.
”Sistem anggaran yang tepat untuk penegakan hukum itu adalah at cost atau dibayar sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Menurutnya, sistem at cost ini di Indonesia diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk di luar negeri, Federal Bureau of Investigation (FBI) juga menggunakan sistem anggaran yang sama. ”Polri dengan sistem indeks, ya tidak mungkin bisa kerja maksimal,” terangnya.
Artinya, penegakan hukum yang dilakukan Polri biayanya dibayarkan tidak sesuai dengan kebutuhan. ”Saya sudah minta agar bisa at cost, ini membutuhkan dukungan semuanya,” paparnya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan, untuk kasus kategori besar anggarannya Rp 70 juta. Tapi polri mengerahkan hingga 160 petugas untuk mengungkapnya.
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK
- Honorer Titipan Mencuat Menjelang Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Bu Sri Punya Usulan
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini