Masyarakat Sipil Anggap UU TNI Bermasalah dan Akan Kembalikan Dwifungsi Militer

DPR RI resmi mengesahkan revisi undang-undang TNI menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar hari ini (20/03). 

Hingga sebelum rapat Paripurna, ratusan orang dari sejumlah elemen masyarakat terus mendatangi gedung DPR untuk menolakan pengesahannya.

Sebagian dari pengunjuk rasa bahkan sudah berkemah di pintu masuk gedung DPR sejak semalam.

Banyak warga menolak revisi UU TNI  karena dinilai bermasalah, bukan hanya karena isinya, tapi juga pembahasannya yang dilakukan secara diam-diam dan tergesa-gesa, serta minim partisipasi publik.

Yang paling menjadi perhatian publik adalah saat panitia kerja RUU TNI dari Komisi I DPR melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pertahanan, dalam menyusun daftar inventaris masalah revisi UU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Sabtu pekan lalu (15/03).

Saat itu tiga orang aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan menggeruduk salah satu ruang rapat di hotel berbintang lima itu sambil membawa poster.

"Selamat sore, Bapak Ibu," seru Andrie ketika berhasil masuk ruang rapat. "Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi, ini diadakan tertutup."

Sengaja menghindari partisipasi publik?

Andrie mengatakan pertemuan yang dilakukan di hotel mewah bertentangan dengan kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto, selain juga menunjukkan komitmen yang rendah pada prinsip transparansi dan partisipasi publik.