Masyarakat Sipil Anggap UU TNI Bermasalah dan Akan Kembalikan Dwifungsi Militer

Kembalinya militer: potensi atau sudah terjadi?

Sejumlah pengamat mengatakan praktik dwifungsi militer sudah terjadi di Indonesia, sebelum revisi Undang-undang TNI ini.

Feri Amsari dari Universitas Andalas mencontohkan pengangkatan Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya, mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto menjadi Sekretaris Kabinet, serta pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog).

Riset Imparsial, organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pemantauan hak asasi manusia, menemukan 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada 2023.

"Lalu mengapa tetap dilakukan revisi Undang-undang ini? Ya menurut saya ini upaya menghalalkan sesuatu yang haram," kata Feri.

Eksistensi militer di segala aspek kehidupan masyarakat saat ini sudah dirasakan lama oleh warga Papua, menurut Elivira Rumkabu, aktivis Papua Democratic Institute.

"Revisi ini sudah pasti memperkuat supremasi militer, … tapi di Papua, dari dulu sampai sekarang, baik direvisi atau tidak, Papua tetap menjadi wilayah yang heavily militarised, yang menjadi basis operasi militer karena statusnya sebagai wilayah konflik," ujar Elvira kepada ABC Indonesia.

"Jadi kalau teman-teman takut dengan kembalinya dwifungsi TNI, di Papua tanpa revisi pun status konflik ini sudah menjustifikasi militer mengambil supremasi sipil," ia menambahkan.

Elvira mengatakan track record militer di Papua sejak 60-an sarat dengan kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum selesai karena impunitas TNI yang kuat.