Masyarakat Sipil Anggap UU TNI Bermasalah dan Akan Kembalikan Dwifungsi Militer

Masyarakat Sipil Anggap UU TNI Bermasalah dan Akan Kembalikan Dwifungsi Militer
Revisi UU TNI dikhawatirkan akan mengembalikan supremasi militer atas sipil di bawah kepemimpinan mantan jenderal Presiden Prabowo Subianto. (Supplied: Indonesian President Media and Press Office/ Laily Rachev)

"Jadi bayangkan jika revisi ini lolos dengan konteks impunitas seperti ini … menurut saya akan jadi lebih mengerikan lagi bagi kami di Papua."

Elvira berharap diskusi publik soal revisi Undang-undang TNI ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengkaji dan mengevaluasi peran militer, terutama di daerah konflik.

Feri mengatakan revisi Undang-undang TNI bukalah soal supremasi militer belaka, tetapi persaingan kepentingan yang memanfaatkan militer sebagai alat kepentingan bisnis dan politik.

"Jadi antar politisi menggunakan militer sebagai kacung untuk kepentingan-kepentingan politiknya dan para pebisnis menggunakan militer untuk mengamankan bisnis dan berbagai kepentingan bisnis itu sendiri," katanya.



Video Terpopuler Hari ini:

DPR RI resmi mengesahkan revisi undang-undang TNI menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar hari ini (20/03).


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ABC Indonesia
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News