Masyhuri Hasan Dituntut Ringan

Namun, tuntutan terhadap Masyhuri tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan maksimal 6 tahun penjara.

Seperti diketahui, Mashyuri didakwa melakukan pemalsuan surat MK. Surat tertanggal 14 Agustus 2009 itu merupakan jawaban atas surat pertanyaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang putusan MK Nomor 84 sengketa Pemilukada Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I.

Kamis (22/12) pekan depan, Edwin Partogi selaku pengacara Masyhuri mengatakan akan mengajukan nota pembelaan. Dia menilai tuntutan tersebut justru memperlihatkan bahwa unsur pidana atas pasal yang didakwakan tidak bisa terpenuhi.

Pasal 263 KUHP Jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Masyhuri, kata Edwin, hanya bisa mengungkap unsur barang siapa. "JPU tidak mampu menjelaskan unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa. Saya tahu jaksa sebenarnya kesulitan mengaitkan kejadian dengan Masyhuri," katanya.