Mata-Mata Asing Lebih Bahaya Dibanding Masa Penjajahan
jpnn.com - JAKARTA - Bagi Indonesia, kemerdekaan sudah tidak lagi tepat jika hanya dimaknai bebas dari penjajahan suatu bangsa karena sudah merdeka sejak 69 tahun yang lalu. Makanya, kemerdekaan harus dimaknai bebas dari penjajahan gaya baru yang kini mulai kelihatan dominan.
Yaitu penjajahan dalam bidang ekonomi, ideologi, sosial, budaya, media yang belakangan makin mengkhawatirkan dan terutama bebas dari penjajahan dalam bidang politik.
"Boleh jadi kita bebas dari penjajahan bangsa lain. Namun belum tentu bebas dari penjajahan dalam berbagai bidang kehidupan," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, dalam pesan elektronik yang diterima, Sabtu (15/8).
Menurut Daulay, kepentingan-kepentingan asing atas sumber kekayaan alam yang ada, seringkali menyebabkan panggung politik Indonesia diintervensi kekuatan asing. Targetnya, agar arah pengelolaan sumber daya alam Bumi Nusantara bisa diatur demi keuntungan pihak-pihak asing.
"Penjajahan gaya baru ini bisa jadi lebih berbahaya dari penjajahan di masa lalu. Kalau dulu musuh kita jelas. Sekarang kita tahu persis ada musuh yang mengancam, tapi tidak kelihatan siapa aktor-aktor intelektualnya," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Daulay mengungkapkan pandangan tersebut karena kalau di masa penjajahan ada banyak mata-mata pribumi yang diperalat para penjajah, maka sekarang ini tidak tertutup kemungkinan banyak juga mata-mata yang mewujud dalam berbagai aktivitas sosial untuk kepentingan asing.
"Tentu yang lebih berbahaya adalah mata-mata yang ada sekarang ini," katanya.
Karena itu segenap rakyat Indonesia ujarnya kemudian, harus bergandengan tangan demi mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Yaitu kebebasan bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan arah dan tujuannya secara mandiri, tanpa campur tangan asing.
JAKARTA - Bagi Indonesia, kemerdekaan sudah tidak lagi tepat jika hanya dimaknai bebas dari penjajahan suatu bangsa karena sudah merdeka sejak 69
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri
- 15 Ketum Kadin Provinsi: Kami Ingin Meluruskan Organisasi Ini Tetap Satu
- TASPEN Tanam 600 Bibit Pohon di Ruang Terbuka Hijau Kota Jambi
- Soal Kartu Air Sehat, Ketua DPRD Jakarta Berharap Cakupan Bisa Diperluas
- Begini Langkah Kadin Provinsi untuk Mempertahankan Satu Kamar Dagang dan Industri