MataMassa Terima 1.278 Laporan Pelangggaran Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - MataMassa, program pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diinisiasi sejumlah lembaga independen seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, iLab dan SEATTI, telah menerima sedikitnya 1.278 laporan dugaan pelanggaran pemilu.
Aktivis MataMassa, Yus Ardiansyah saat konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/3) mengatakan dari semua laporan tersebut sebanyak 1.200 sudah diverifikasi MataMassa.
"Dari laporan yang diverifikasi MataMassa, sekitar 1.000 laporan merupakan dugaan pelanggaran administratif dan sisanya dugaan pelanggaran pidana," kata Yus.
Dalam masa kampanye terbuka, MataMassa telah memverifikasi 5 laporan dugaan pelanggaran. Di antaranya pemasangan bendera partai politik di jalan tol, caleg yang kampanye di kampus dan berbagai modus lain.
Saat ini, sebanyak 78 laporan selama masa kampanye masih dalam tahap verifikasi. Sebagian di antaranya dilaporkan pelapor yang tidak menyertakan identitas diri.
Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa, berbagai dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima MataMassa itu, sebanyak 454 laporan telah diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Selama masa kampanye terbuka kemungkinan laporan akan terus bertambah. Beberapa praktik pelanggaran yang diperkirakan banyak terjadi saat kampanye adalah penggunaan fasilitas negara, politik uang, penggunaan isu SARA dan fitnah oleh peserta Pemilu," sebutnya.
Ditambahkan, hingga saat ini pemasangan alat peraga kampanye di tempat dan fasilitas umum juga masih merupakan pelanggaran, termasuk tayangan iklan di televisi yang melebihi ketentuan KPU.
JAKARTA - MataMassa, program pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diinisiasi sejumlah lembaga independen seperti Aliansi Jurnalis
- Ramadan Tiba, Pemerintah Harus Siaga
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- Ahmadi Nur Supit Isyaratkan Regenerasi di SOKSI
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Dana Otsus Kena Pemotongan, Senator Filep Wamafma Sampaikan 4 Poin Pandangannya
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada