Mathla’ul Anwar Minta Penegak Hukum Bekerja Tanpa Pencitraan dan Drama
jpnn.com, JAKARTA - Ketua 1 Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) Adi Abdillah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai pentingnya profesionalisme di kalangan aparat penegak hukum.
Dalam pernyataannya, Adi Abdillah menghimbau agar semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum bekerja sesuai aturan perundangan dan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) masing-masing.
"Kerja-kerja profesional tanpa gaduh apalagi pencitraan yang justru memicu keresahan masyarakat, mari bersama fokus menegakkan supremasi hukum," ujar Adi Abdillah dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (25/5).
Pernyataan Adi tersebut muncul di tengah kontroversi yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah.
Nama Febri mencuat ke permukaan dengan isu kontroversial yang memicu perhatian publik, yaitu dugaan bahwa dirinya diikuti oleh personel Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dari Polri.
Dalam menanggapi isu tersebut Adi Abdillah menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum yang dibuktikan dengan bukti yang valid.
"Setiap tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan bukti yang kuat dan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami katakan demikian berhubung informasi ini belum tervalidasi, yang tampak justru seperti dramatisasi berlebihan,” tambahnya.
Menurut Adi, tindakan Febri yang cepat mengangkat isu dugaan intimidasi tanpa bukti kuat dapat dianggap sebagai langkah yang dilakukan untuk menarik perhatian publik.
Pernyataan Ketua 1 Pengurus Besar Mathla'ul Anwar itu muncul di tengah kontroversi yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Adriansyah
- Hakim Pertanyakan Kerugian Negara dalam Kasus PT Timah, Ada yang Tidak Dihitung?
- Margarito Kamis Tekankan Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum
- DPR Minta Lembaga & Menteri Bisa Terjemahkan Instruksi Presiden Soal Penegakan Hukum
- Golkar Dorong DPR Bentuk Panja untuk Memelototi Kasus Tom Lembong
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung
- Hinca Demokrat: Kami Mendengar, Kasus Tom Lembong Sarat Balas Dendam Politik