Matret Kokop Upayakan 800 Honorer Diakomodasi jadi PPPK

Setelah itu, Pemkab Teluk Bintuni mengajukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk mendapat persetujuan pengangkatan tenaga honorer yang tersisa.

"Saya berkomitmen menyelesaikan urusan honorer ini, supaya tahun 2025 semua honorer terakomodasi," kata Matret Kokop.

Dia mengatakan pemerintah daerah sudah menghitung alokasi belanja pegawai pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak melebihi 30 persen.

"Salah satu fokus setelah saya dilantik, ya, menyelesaikan tenaga honorer ini. Ke depannya sudah tidak ada lagi honorer, dan kami sudah hitung biaya belanja pegawainya," ucap Matret Kokop.

Dia menyebut ada lima poin yang harus dilaksanakan di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu peningkatan infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih bagi seluruh masyarakat terutama di wilayah pedalaman.

Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama perbaikan mutu pendidikan dan kesehatan.

Optimalisasi potensi sumber ekonomi berkelanjutan selain minyak dan gas bumi, implementasi kebijakan otonomi khusus.

"Yang terakhir itu tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan kebijakan dan program pembangunan," tutur Matret Kokop. (antara/jpnn)