Mau Jadi Subjek atau Objek MEA

jpnn.com - JAKARTA itu jendela Indonesia. Jakarta adalah pusat investasi, pusat bisnis, pusat peredaran uang nasional, selain pusat pemerintahan. Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, INKINDO –Ikatan Nasional Konsultan Indonesia merasa perlu mengingatkan kepada pemerintah.

Jangan pasrah dan hanya mau menjadi objek, tetapi bangkitlah menjadi subjek pelaku dan pelaksana pembangunan. Pasar jasa konstruksi yang terbesar di ASEAN mulai 2015 adalah Indonesia, lebih dari 60 persen. “Kita sangat berpotensi diserbu oleh konsultan asing, Karena kita memang kekurangan tenaga ahli, kita minim insinyur, sekalipun untuk projek-projek dalam negeri,” ucap Ir Peter Frans, Ketua INKINDO DKI.

Dengan begitu, yang lebih banyak akan mengambil benefit pembangunan infrastruktur dan jasa konstruksi kelak bukan konsultan dalam negeri. Itulah hal yang ditakutkan INKINDO, karena pasar bebas membuat semua pihak boleh dan bisa masuk lintas negara. “Jangan sampai kita hany jadi penonton,” kata dia.

Caranya? “Kita harus perbanyak jumlah insiyur, jumlah lulusan teknik sipil, yang masuk ke dunia konstruksi. Mengapa saat ini tidak banyak lulusan Faktultas Teknik Sipil yang akhirnya terjun di dunia konstruksi? Itu yang harus dijawab lebih dahulu,” ungkap ketua INKINDO yang anggotanya di Jakarta ada 900 an itu.

Lalu apa penyebabnya? “Jelas, karena billing rate nya rendah. Insinyur digaji rendah, sehingga mereka alih profesi yang bisa membuat mereka lebih eksis secara ekonomi. Sayang sekali, mereka memilih bergerak di bidang lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan konstruksi. Itu yang kita harus instrospeksi. INKINDO DKI mengusulkan kepada Kementeran PU untuk menyesuaikan billing rate itu,” usul Peter Frans.

Terus terang, konsultan engineering dan arsitektur yang beredar saat ini, lanjut dia, tergolong KW-3, KW-4. Kualitas yang tidak nomor satu. Mereka tidak melihat ada prospek masa depan yang bagus di bidang ini. “Saya saja, angkatan tahun 1988 di Unibra Malang, dari 60 orang satu angkatan, hanya 20 an yang bergerak di jasa konstruksi. Lainnya lintas bidang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan teknik,” aku Peter Frans.

Seperti diketahui, Indonesia sudah meneken kontrak persetujuan MRA –Mutual Recognation Arrangement dalam bidang engineering service dan arsitektur. Di bidang engineering dipersyaratkan memiliki sertifikat ACPE (Asean Chartered Professional Enginer). Menurut data Kemen PU, jumlah insiyur Indonesia itu jauh di bawah Singapore dan Malaysia, yang sudah memiliki sertifikat ACPE itu. Singapore sudah 215, Malaysua 194, dan Indonesia baru 140. Vietnam 113, Myanmar 60 dan Filipina 12.

Dengan jumlah penduduk 245 juta, Indonesia hanya memiliki insiyur yang bersertifikat ASEAN 140 orang saja. “Padahal ada puluhan universitas dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki Fakultas Teknik, baik Sipil maupun Arsitektur. Pemerintah dan dunia usaha harus melakukan langkah-langkah konkret unruk mendorong lebih banyak populasi insinyur di Indonesia,” jelas dia.