Mau Kampanye Sukses? Tiru Moto Rumah Makan Padang
jpnn.com - JAKARTA - Situasi kampanye menjelang pemilu presiden (pilpres) semakin tidak kondusif. Masing-masing pihak saling melontarkan keburukan capres-cawapres.
Menurut penasihat tim pemenangan pasangan capres Prabowo-Hatta wilayah Jawa Tengah, Suryo Prabowo, sebaiknya masing-masing tim sukses bisa meniru salah satu moto rumah makan Padang, yakni Anda Puas Beri Tahu Teman, Anda Kecewa Sampaikan Pada Kami.
"Jadi tidak perlu saling membuka keburukan capres-cawapres ke masyarakat," kata Suryo Prabowo, di depan relawan lintas generasi pendukung Prabowo-Hatta di Pakincen Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (14/6).
Sebagai mantan Kasum TNI dan Wakasad, Suryo memprihatinkan tindakan saling membuka keburukan itu melibatkan purnawirawan TNI.
"Celakanya para purnawirawan TNI pun ikut terperangkap dalam kampanye hitam yang tidak etis seperti sekarang ini. Mereka saling menelanjangi keburukan keduabelah pihak. Tidak hanya keburukan capres-cawapres yang diusungnya, tetapi mereka juga saling membuka keburukan para purnawirawan pendukung pasangan capres-cawapres," sesalnya.
Oleh sebab itu, Suryo mengajak para relawan dari berbagai usia dan profesi untuk membantu menciptakan kampanye yang damai dan sejuk.
"Membaca tulisan di dinding rumah makan Padang itu, saya seperti diingatkan untuk menyampaikan kepada relawan untuk tidak saling membuka aib siapa saja, terutama bila itu menyangkut pasangan capres-cawapres," ujarnya.
Menurut Suryo, siapapun yang terpilih itulah kehendak rakyat.
JAKARTA - Situasi kampanye menjelang pemilu presiden (pilpres) semakin tidak kondusif. Masing-masing pihak saling melontarkan keburukan capres-cawapres.
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?