Mau Satu atau Dua Putaran? Tunggu Keputusan KPU Sebelum 9 Juli

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mau gegabah memutuskan pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 bakal berlangsung satu, atau dua putaran.
Sikap itu diambil agar dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sama, tidak bertarung dua kali di putaran kedua.
Sebab, Undang-undang Pilpres memang No.42/2008 mengatur soal pemilu dua putaran.
Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui di DPR, Rabu (11/6) mengatakan saat ini lembaganya masih melakukan konsultasi dengan para ahli hukum tata negara agar KPU tak salah mengambil keputusan.
"Oh belum (diputuskan). Hari ini kita masih lakukan rapat dengan ahli hukum tata negara, kita perlu ahli hukum yang bisa memberikan pendapat terhadap pasal itu. Ya pokoknya sebelum pemilu ini harus sudah clear," kata Arif.
KPU, tegasnya, bertekad menuntaskan perdebatan soal Pilpres satu atau dua putaran sebelum tanggal 9 Juli.
Karena Undang-undang Pilpres tidak menyebut soal berapa jumlah pasangan yang maju agar aturan tersebut bisa diterapkan.
"Undang-Undang itu kan menyebutkan, pertama harus 50 persen plus 1. Kedua harus tersebar dari setengah jumlah provinsi minimal di tiap provinsi 20 persen (suara). Kalau tidak mencapai itu maka 2 peraih suara terbanyak akan bertarung di putaran ke dua," jelasnya.
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mau gegabah memutuskan pemilihan umum presiden (Pilpres) 2014 bakal berlangsung satu, atau dua putaran.
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD