Mayoritas Calon Tidak Layak

JAKARTA – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menilai 70 persen atau sekitar 55 orang dari 79 calon hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak layak. KPP menilai hanya 30 persen atau 24 orang saja yang direkomendasikan untuk bisa menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor.

“Melalui pencarian data lewat media dan jaringan di daerah, termasuk alamat, rekan sejawatnya, bahkan tetangganya, kami berkesimpulan bahwa 30 persen yang layak menjadi hakim ad hoc,” kata Jamil Mubarok dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) saat jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jalan Kalibata, Jakarta, Minggu (14/2).

Selain Jamil, hadir pula Koordinator Divisi Hukum ICW Illian  Deta Arta Sari, Purnomo Satrio P (LEIP), dan Muji Kartika Rahayu (KRHN). Jamil menyebutkan, temuan KPP pada hakim yang tidak direkomendasikan karena keahliannya diragukan, kurang memiliki pengalaman di isu hukum, berafiliasi dengan partai politik tertentu, serta memiliki harta kekayaan yang tidak wajar.

“Termasuk usianya yang dianggap terlalu tua jika terpilih menjadi hakim ad hoc Tipikor yang mendekati batas usia pensiun hakim agung dan ditengarai terlibat mafia hukum,” ujarnya.