Mayoritas Calon Tidak Layak

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan sama Illian dari ICW menuntut pada Panitia Seleksi (Pansel) hakim ad hoc Tipikor agar membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada para pendaftar calon hakim yang lainnya pada seleksi tahap ke dua dan ketiga sehingga keberadaan Pengadilan Tipikor tidak mengkhawatirkan meloloskan para koruptor.

Sementara itu, Muji Kartika Rahayu mengkritik kerja Pansel yang dinilai tidak maksimal. Kata dia, seharusnya Pansel yang dibentuk Mahkamah Agung dalam menyeleksi para calon hakim tidak hanya mengidentifikasi kapasitas dan kapabiltias para calon dan tekad calon untuk turut memberantas korupsi.

“Pansel harus mampu untuk mengklarifikasi catatan-catatan yang ada terhadap calon tersebut,” katanya.

Karena itu, KPP mendesak kepada Pansel Hakim Ad Hoc MA agar tidak berorientasi pada tuntutan pemenuhan jumlah hakim yang dibutuhkan dengan 61 posisi. Termasuk tidak melakukan kompromi terhadap para calon yang berintegritas buruk.