Mayoritas Daerah Berkapasitas Fiskal Rendah

jpnn.com - JAKARTA - Upaya penguatan kapasitas fiskal daerah melalui desentralisasi fiskal, tampaknya belum membuahkan hasil menggembirakan. Hal itu terlihat dari banyaknya daerah yang kapasitas fiskalnya termasuk kategori rendah.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, mulai tahun ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peta kapasitas fiskal daerah untuk melihat kemampuan keuangan masing-masing daerah. “Kapasitas itu dicerminkan dalam penerimaan umum APBD,” katanya Senin (24/3)

Berdasar data Kemenkeu, kapasitas fiskal suatu daerah dihitung berdasar jumlah penerimaan asli daerah (PAD) ditambah transfer bersifat umum seperti dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), serta dana otonomi khusus (DOK), lalu ditambah pendapatan lain-lain. Jumlah itu lantas dikurangi dengan total belanja pegawai. Hasilnya lalu dibagi dengan jumlah penduduk miskin.

Menurut Chatib, peta kapasitas fiskal penting dibuat karena bisa digunakan sebagai usul pemda yang menjadi penerima hibah, penilaian atas usul pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, maupun hal-hal lain yang diatur dalam per­undang-undangan. “Peta kapasitas fiskal ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Bagaimana hasilnya? Dengan basis perhitungan APBD 2012, di antara 33 provinsi, hanya dua provinsi yang memiliki fiskal berkapasitas sangat tinggi, yakni DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Lalu, delapan provinsi berkapasitas fiskal tinggi, yakni Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Selanjutnya, enam provinsi masuk kategori kapasitas fiskal sedang, yakni Aceh, Jambi, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Sebanyak 17 provinsi lainnya masuk kategori daerah berkapasitas fiskal rendah, termasuk empat provinsi di Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, dan Jawa Timur.

Jika dicermati, selain DKI, provinsi berkapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi adalah daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) seperti migas, mineral, batu bara, serta kelapa sawit. Hal itu dimungkinkan karena ada dana bagi hasil maupun penerimaan asli daerah dari sektor-sektor tersebut yang cukup tinggi.

Chatib mengungkapkan, peta kapasitas fiskal daerah kabupaten-kota juga tidak berbeda jauh. Mayoritas kabupaten-kota di provinsi dengan kapasitas fiskal rendah juga memiliki kapasitas fiskal yang rendah.