Mayoritas DPW PPP Tolak Deklarasi Capres

jpnn.com - BANDUNG - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbelah soal pencalonan presiden untuk pemilu 2014.

Sebanyak 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menandatangani kesepakatan menolak pendeklarasian calon presiden (capres) dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP.

"Kami sepakat untuk tidak ada deklarasi dan fokus pada bagaimana pemenangan pileg," ujar Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel) Amir Uskara kepada wartawan di sela-sela acara Mukernas II PPP di Hotel Grand Preanger, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (8/2).

Menurut Amir, penetapan capres PPP melalui mukernas sebelum pemilu legislatif (pileg) terlalu dini. Pasalnya, jika tidak memperoleh suara hingga 20 persen, capres PPP bakal dimentahkan.

"Kalau nanti terpaksa koalisi, dan hasil bargaining tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan, berarti mementahkan mukernas. Ini tidak baik," ucapnya.

Amir menambahkan, penolakan pencapresan oleh 26 DPW telah disampaikan dalam forum Mukernas II.

Sejauh ini, sambungnya, hanya ada enam DPW yang setuju dilakukan pencapresan. Yakni DWP PPP Bengkulu, Aceh, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Barat. (dil/jpnn)