Mayoritas Fraksi di DPR Bakal Sejalan Dengan DPRD Jogja

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menyatakan bahwa 8 dari 9 fraksi di DPR dipastikan akan menolak diadakannya Pemilukada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, mayoritas fraksi di DPR tak bede dengan hasil paripurna DPRD DIY bahwa pengisian Gubernur dan Wakiln Gubernur DIY akan dilakukan dengan cara penetapan.

"Fraksi Partai Demokrat tentu akan memilih opsi Pemilukada untuk menentukan gubernur Yogjakarta. Delapan fraksi lainnya, pasti akan bersikap menerima mekanisme penetapan gubernur dan menolak diadakannya Pemilukada di Daerah Istimewa Yogjakarta," kata Ganjar Pranowo

Selain Ganjar Pranowo, hadir pula dalam diskusi tersebut dua pembicara yaitu Ketua Fraksi PKB di MPR, Lukman Edy dan Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, I Wayan Sudhirta. Perkiraan tentang sikap mayoritas fraksi di DPR yang menerima mekanisme penetapan dan menolak Pemilukada di Provinsi DIY, lanjut Ganjar, sejalan dengan keputusan Paripurna DPRD Yogjakarta yang digelar Senin (13/12) lalu serta aspirasi masyarakat Yogja. "Dari keseluruhan fraksi yang ada di DPRD DIY, hanya Fraksi Demokrat yang tidak menerima mekanisme penetapan, selebihnya menerima mekanisme penetapan dengan argumentasinya masing-masing," imbuh Ganjar.

Dikatakan pula, merujuk pada Pasal 18 (4) dari UUD 45 maka perdebatan tentang monarki, demokrasi dan RUUK DIY dengan sendiri gugur. Karena itu, jika akhirnya pemerintah akan mengikuti aspirasi mayoritas dengan penetapan maka sebaiknya draf RUUK DIY itu segera dikirim ke DPR RI. “Sampai hari ini tidak ada janji pemrintah kapan akan mengirimkan drafnya itu,” tutur politisi PDIP itu.