Mayoritas Fraksi DPR Tetap Ingin Pilkada oleh DPRD

jpnn.com - JAKARTA - Komposisi dukungan fraksi di DPR RI terkait pemilihan kepala daerah langsung tak berubah banyak. Mayoritas fraksi, terutama yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, menginginkan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan oleh DPRD.

Data terbaru sikap fraksi-fraksi mengenai opsi Pilkada langsung atau oleh DPRD dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU Pilkada dengan pemerintah, Selasa (9/9), fraksi yang ingin Pilkada langsung di antaranya PDIP, PKB dan Hanura, ditambah pemerintah.

Di sisi lain, Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan PPP menginginkan pilkada dilakukan oleh DPRD. DPD RI ingin Gubernur dipilih langsung dan Bupati/Walikota dipilih oleh DPRD.

Untuk pasangan kepala daerah dan wakil, F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PAN, F-PPP dan DPD RI setuju tidak satu paket. Sisanya F-PKS, F-PKB, F-Gerindra dan F-Hanura menginginkan antara kepala daerah dan wakilnya satu paket.

"Kami dari Fraksi PAN menginginkan pilkada tetap dipilih parlemen (DPRD). Soal Paket, kami menginginkan satu paket, Gubernur langsung sepaket dengan wakilnya. Alasannya memungkinkan untuk kompak, bekerjasama membangun daerah," kata Herman Kadir dari Fraksi PAN.

Sementara Malik Haramain dari F-PKB menyatakan fraksinya yang semula Gubernur dipilih langsung dan Bupati/Walikota dipilih DPRD, kini resmi mengubah pandangan menjadi langsung-langsung.

"F-PKB, pertama tentang mekanisme, tentu saja mendukung opsi langsung-langsung. Kemarin kita masih langsung (Gubernur) dan (Bupati/Walikota) oleh DPRD, sekarang sudah langsung-langsung," tegasnya.

Malam ini, Panja RUU Pilkada kembali akan mengadakan rapat untuk membahas turunan dari masing-masing opsi yang maish diperdebatkan itu. Keputusan tingkat I baru akan diambil pada 23 September mendatang. (fat/jpnn)