Mayoritas Fraksi Tolak Kada Dipilih DPRD

"Contoh Jawa Barat (Jabar), bagus di insfrastruktur jalan raya setelah era pilkada langsung," ucap Agoes.

Sementara itu peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mendukung penundaan pengesahan RUU Pilkada. Perempuan yang biasa disapa Nissa ini tidak setuju pilkada tidak langsung karena Indonesia sedang membangun sistem pemilu secara langsung.

Apabila RUU Pilkada dengan aturan mekanisme pemilihan tidak langsung disahkan, ia yakin banyak pihak yang akan menggugatnya.

"Tapi jika memang akan disahkan oleh DPR dan pemerintah, besar kemungkinannya untuk di judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Nissa. (dil/jpnn)