Mayoritas Kepala Daerah Sepelekan UN

JAKARTA -- Mayoritas gubernur, bupati, dan walikota tidak memberikan perhatian serius terhadap upaya memperbaiki mutu Ujian Nasional (UN). Kepala Badan Standar Pendidikan Nasional (BSNP) Djemari Mardapi menyesalkan sikap sebagian besar kepala daerah yang menyepelekan pentingnya pelaksanaan UN. Akibat sikap kepala daerah yang meremehkan UN itu, banyak sekali sekolah yang pelaksanaan UN-nya gagal dan harus diulang. Contohnya kasus diulangnya UN pada 34 sekolah beberapa waktu lalu.

“Harusnya kepala daerah sebagai penyelenggara UN mendorong perbaikan mutu pendidikan, bukannya malah membiarkan. Apalagi setiap hasil UN selalu kita laporkan ke masing-masing kepala daerah,” ujar Djemari Mardapi saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di gedung DPR RI, Senayan, Kamis (26/11).

Dikatakan, dari 33 provinsi dan sekitar 450-an kabupaten/kota yang ada di Indoneis, hanya beberapa saja yang kepala daerahnya peduli dan mau memperhatikan rekomendasi BSNP. Mereka belum mau memperbaiki pelaksanaan UN dengan meningkatkan mutu pendidikan guru. “Mutu pendidikan baik atau tidak, kuncinya ada di guru. Yang care dengan hal ini hanya beberapa provinsi saja,” ucap Djemari yang tidak menyebutkan provinsi mana saja yang dia maksud.

Dalam kesempatan yang sama, dia menyebutkan, pelaksanaan UN di hampir semua daerah dinilai masih mengesampingkan hati nurani. Para guru dengan alasan menjaga nama baik sekolah berani membocorkan kunci jawaban UN pada siswanya. Tujuannya agar siswanya lulus dengan nilai di atas rata-rata. “Selama pelaksanaan UN, sering beredar kunci jawaban palsu. Itu bukan isu, tapi kami temukan dan buktikan sendiri. Kami pernah menemukannya di Manado dan Jakarta. Ini sangat memprihatinkan, karena yang dinilai itu bukan kepintaran siswa saja tapi juga akhlaknya,” ungkap Djemari Mardapi.