Mayoritas Konstituen Semua Parpol Ingin Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim mengatakan mayoritas konstituen dari seluruh parpol di Indonesia masih menginginkan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka.
Menurut hasil penelitian dari SSI yang dirilis pada Kamis, 5 Januari 2023, sebanyak 63 persen konstituen tak menginginkan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup seperti di jaman Orde Baru.
"Bisa kita lihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, yakni 63,0 persen masih setuju agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka," ujar Direktur Eksekutif SSI, Abdul Hakim dalam keterangannya, Kamis (5/1/2023).
Hakim menjabarkan bahwa konstituen parpol yang memilih pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup hanya 4,8 persen saja. Itupun persentase paling tinggi berasal dari konstituen PAN dengan angka 10 persen.
"Dari 100 persen pemilih PAN, 70,0 persen setuju pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sementara hanya 10,0 persen yang setuju pemilu 2024 diubah menggunakan sistem proporsional tertutup. Selebihnya, yakni 20,0 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab/rahasia," kata Hakim.
Adapun alasan konstituen yang setuju pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, kata Hakim, lebih didasari oleh alasan-alasan yang menjadi substansi dan hakikat demokrasi
"Seperti dapat mengetahui calon-calon wakilnya, dapat memilih langsung caleg yang diinginkan, terpenuhinya hak memilih dalam menentukan wakilnya di DPR dan pemilu menjadi lebih terbuka dan transparan," jelas Hakim.
Hakim berharap hasil survei ini bisa menjadi pertimbangan majelis Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang melakukan uji materi terhadap Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Hasil penelitian SSI menyebutkan sebanyak 63 persen konstituen tak menginginkan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup seperti di jaman Orde Baru.
- Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, MUI Keluarkan 3 Seruan Penting
- 2 Daerah ini Paling Rawan Terjadi Pelanggaran Netralitas ASN
- 19 Anggota DPR Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada 2024
- SBY Sebut Prabowo Punya Program Tepat Sasaran
- Polda Banten Belum Tangkap DPO Kasus Pemalsuan Surat, Kompolnas Merespons, Simak
- Bicara Kualitas Pemilu di Hadapan Jokowi, Puan: Apakah Rakyat Memilih Tanpa Paksaan?