Mayoritas Koperasi Tidak Punya NIK
Apalagi, dalam visi misi Bupati Suprawoto, pengelolaan koperasi sehat menjadi salah satu program prioritas.
“Koperasi ini konteksnya adalah ekonomi kerakyatan,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Venly berharap perda yang mengatur tentang perkoperasian daerah bisa segera ditetapkan.
Dengan demikian, perda itu dapat mengakomodasi kepentingan lokal sekaligus berusaha menjalankan reformasi koperasi.
‘’Kami akan adopsi reformasi koperasi ini dan diterapkan di Magetan,’’ katanya.
Menurut dia, reformasi koperasi diwujudkan dalam beberapa hal. Misalnya, rehabilitasi dan reorientasi pengembalian fungsi koperasi.
Nantinya, koperasi tidak sebatas simpan pinjam, tetapi juga harus mampu menyediakan kebutuhan pokok anggotanya dan sebagai pengungkit munculnya UMKM.
“Koperasi di Magetan ini sangat potensial,’’ ungkap Venly. (bel/c1/her)
Mayoritas koperasi di Magetan, Jawa Timur, ternyata tidak patuh. Dari 818 koperasi yang ada, lebih dari separuhnya tidak memiliki nomor induk koperasi (NIK).
Redaktur & Reporter : Ragil
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Priskhianto Ingin Gelar Munas Rekonsiliasi demi Perkuat Koperasi Indonesia
- Ketua Dekopin Nurdin Halid: Program Makan Gratis Sejalan dengan Cita-Cita Koperasi
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Gelar Simposium Koperasi Indonesia, Forkom KBI Ingin Regulasi yang Dorong Pertumbuhan
- Kemenkop Meluncurkan Logo Baru, Lambang Kebangkitan Koperasi