Mayoritas Ormas Ikut Gerogoti APBD

JAKARTA - Sorotan mengenai sumber pendanaan Organisasi Masyarakat (Ormas) bukan hanya terkait dengan aliran dana dari asing, tapi juga dana dari dalam negeri. Nah, yang dari dalam negeri ini, sebagian besar ormas terbiasa menyodorkan proposal permintaan bantuan ke instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah (pemda).

Kepala Subdit Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kesbangpol Kemendagri), Bahtiar, menyebutkan, dari 65.577 jumlah ormas yang tercatat saat ini, sekitar 75 persen diantaranya mengalami problem pendaaan. Mereka mengandalkan proposal bantuan dana dari instansi pemerintah untuk beraktivitas.

Bagaimana cara melihat ormas sudah bisa mandiri dari segi pendanaan? "Jika mereka sudah tidak lagi mengajukan proposal bantuan ke pemerintah," jawab Bahtiar dalam acara lokakarya jurnalis khusus membahas mengenai ormas, di Bandung, kemarin.

Dia lantas membandingkan ormas di Indonesia dengan ormas di luar negeri. Jika di luar negeri, katanya, ormas dibentuk sebgai wadah pengabdian para aktivisnya, yang sudah mapan dari segi keuangan.