Mayoritas Pemekaran Dimotori Elit Lokal

Tamrin juga menyesalkan soal penyeragaman berbagai daerah otonomi baru, tanpa sedikit pun menghargai kultur lokal daerah-daerah di Indonesia yang dihuni oleh 653 suku. Di mana 400 suku di antaranya terdapat di Indonesia bagian timur, sedangkan sisanya terdapat di Sumatera dan Jawa. "Artinya, ini memberikan bukti empiris kepada kita, bahwa jika masyarakat Indonesia wilayah barat rentan dengan konflik politik, masyarakat Indonesia wilayah timur berpotensi rusuh karena suku," katanya.

Tamrin pun mengingatkan, agar pemerintah jangan menyamakan satu-satuan politik dengan satu-satuan budaya. DPD katanya, harus berani menjelaskan kondisi obyektif ini kepada pemerintah, agar moratorium tidak lagi salah arah dan menjadi wacana.

Sementara itu, Ketua I Komite DPD, Farouk Muhammad, menegaskan bahwa moratorium tidak akan sanggup menyelesaikan berbagai persoalan di daerah otonomi baru. "Untuk jangka pendek, moratorium itu mungkin saja. Tapi ada hal yang lebih prinsipil di balik moratorium itu, yakni sistem politik dan hukum kita yang sangat tidak menentu. Untuk menjawab semua permasalahan itu secara komprehensif, lakukan Amandemen V UUD 1945," kata Farouk Muhammad pula. (fas/JPNN)