Mayoritas Pemilih Prabowo-Hatta Dukung Perppu
![Mayoritas Pemilih Prabowo-Hatta Dukung Perppu](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Dukungan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan UU Pilkada oleh DPRD, juga datang dari konstituen koalisi Merah Putih dan masyarakat yang memilih Prabowo Subianto-Hata Rajasa pada pilpres Juli lalu.
Jumlahnya kata peneliti Lingkaran Survei Indonesai (LSI) pimpinan Denny JA, Fitri Hari, mayoritas menyatakan mendukung.
"Hasil survei kami dari konstituen koalisi merah putih memerlihatkan, konstituen dari Golkar 68,72 persen setuju perppu, 11,91 persen tidak setuju," katanya di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (2/10).
Kemudian dari Demokrat (71,91 persen setuju, 14,26 persen tidak setuju). Gerindra (64,77 persen setuju, 17,05 persen tak setuju). PKS (71,69 persen setuju, 13,83 persen tak setuju). PAN (64,32 persen setuju, 15,28 persen tak setuju). PPP (70,77 persen setuju,14,26 persen tak setuju).
"Berdasarkan survei mayoritas pemilih presiden. Pemilih Prabowo-Hatta 69,92 persen menyatakan setuju perppu. Hanya 22,03 persen yang menyatakan tidak setuju. Kalau dari pemilih Jokowi-JK itu 80,71 persen setuju. Hanya16,76 saja yang tidak setuju," katanya.
Fitri juga menjabarkan hasil survei berdasarkan konstituen partai politik pendukung Koalisi Indonesia Hebat.
Konstituen PDI Perjuangan (83,89 persen setuju perppu, 6,39 tak setuju). PKB (78,86 persen setuju, 10,72 persen tak setuju). Hanura (76,35 persen setuju, 11,78 persen tak setuju). Nasdem (76,59 persen setuju, 10,51 persen tak setuju).
Survei dilakukan pada 29 September hingga 1 Oktober dengan metode multistage random sampling. Melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error 2,9 persen.(gir/jpnn)
JAKARTA - Dukungan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) untuk
- Penyaluran Elpiji 3 Kilogram Bikin Heboh, Bahlil: Memang Ada Kekurangan
- Soal Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Bahlil Golkar Masih Optimistis
- Praktisi Hukum Anggap Revisi UU Kejaksaan Perlu Dikaji Ulang
- Nakhodai Fokus DPD RI, Adlan Nawawi Siap Memperjuangkan Kesejahteraan Staf
- Majelis Ulama Nusantara Tegaskan Bukan Tandingan MUI
- Honorer Lulus PPPK 2024 dan yang Gagal, Semuanya Gelisah, Ya Ampun