Mayoritas Publik Ingin Awal Puasa dan Lebaran Dipastikan Lebih Dini
jpnn.com - JAKARTA - Penetapan hari pertama Ramadan dan Idul Fitri melalui sidang Isbat yang selama ini diterapkan pemerintah tampaknya tidak populer di kalangan masyarakat. Pasalnya, mayoritas masyarakat lebih setuju awal Ramadan dan Idul Fitri ditentukan sejak awal tahun.
Demikian hasil survei terbaru Lingkar Survei Indonesia (LSI) mengenai peran pemerintah dalam menentukan hari raya. "Sebanyak 52,05 persen responden menginginkan kepastian waktu awal puasa dan lebaran jauh hari semenjak pergantian kalender Masehi 1 Januari," kata peneliti LSI, Rully Akbar dalam pemaparan hasil survei di kantornya di Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (18/8).
Menurutnya, hanya 34,10 persen responden yang menginginkan kepastian lebaran sehari sebelumnya (H-1) melalui sidang Isbat yang digelar setelah waktu Maghrib. Sedangkan 13,85 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Hasil survei juga menunjukan bahwa sebagian mayoritas responden berpendidikan tinggi ingin kepastian Ramadan sejak awal tahun. Hal yang sama juga terlihat pada responden yang berdomisili di kota besar dan responden perempuan.
"Untuk mereka yang berpendidikan rendah, warga kelas bawah, berdomisili di desa dan bergender laki-laki, rata-rata memiliki angka ketersetujuan di bawah sedikit lebih rendah," terangnya.
Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 13-14 Agustus 2013 terhadap 1200 responden yang tersebar di 33 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Untuk memperkuat data dan analisa, LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion (FGD), serta wawancara mendalam. (dil/jpnn)
JAKARTA - Penetapan hari pertama Ramadan dan Idul Fitri melalui sidang Isbat yang selama ini diterapkan pemerintah tampaknya tidak populer di kalangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kaltim Siap Jadi Garda Terdepan Kemajuan Bangsa Indonesia
- Pemkot Serang Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap Kedua
- DPRD DKI Minta PAM JAYA Prioritaskan Kepuasan Pelanggan
- Pemerintahan Prabowo Bangun 1 Juta Rumah Bareng Qatar, Bentuknya Rusun
- Awali 2025, Polda Riau Gelar Tasyakuran dan Santuni Anak Yatim
- Kasus Investasi Fiktif Ratusan Miliar, KPK Jebloskan Eks Dirut Taspen Kosasih ke Sel