Mayoritas Publik Tak Tahu Pemilu 2009

JAKARTA – Sosialisasi Pemilu 2009 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya efektif. Hasil survei KPU bersama Pooling Centre menunjukkan hanya 12 persen masyarakat yang tahu bahwa Pemilu 2009 akan dilaksanakan pada April 2009.

Survei itu dilakukan terhadap 2.500 responden yang sudah memiliki hak pilih di 25 provinsi. Anggota KPU Bidang Sosialisasi Pemilu Endang Sulastri menjelaskan, selain temuan tersebut, 61 persen responden menyatakan tidak tahu kapan pelaksanaan Pemilu 2009. ’’Ini merupakan pekerjaan besar bagi kami,’’ ujar Endang kepada wartawan di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen masyarakat masih kekurangan informasi tentang semua hal terkait pemilu. Mulai informasi tentang kandidat, tempat pemilihan, parpol, daerah pemilihan, hingga cara menandai yang baru. Mayoritas responden ternyata masih belum paham atau membutuhkan tambahan informasi. Hanya 15 persen responden yang menyatakan sangat tahu.

Dengan data tersebut, Endang mengakui, kebutuhan masyarakat atas informasi pemilu ternyata masih cukup besar. Selain itu, dengan data survei tersebut, setidaknya, KPU memiliki gambaran celah-celah sosialisasi mana yang wajib diperbaiki KPU. ’’Kami tetap mengacu pada strategi besar kami untuk melakukan sosialisasi. Namun, fokus kami lebih strategis saat ini,’’ katanya.

Secara terpisah, peneliti senior Centre for Electoral Reform Refli Harun menyatakan, hasil survei yang dilakukan KPU itu tidak berpengaruh secara signifikan. Jika pada saat ini sebagian besar pemilih masih belum tahu pelaksanaan pemilu, hal tersebut akan teratasi pada awal 2009 mendatang. ’’Dengan pemberitaan media pun, lama-lama publik akan tahu bahwa Pemilu 2009 adalah tanggal 9 April,’’ terang Refli.

Menurut dia, seharusnya survei yang dilakukan KPU itu lebih menyentuh kepada kepentingan publik. Dalam hal ini, KPU bisa menanyakan kepada responden apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih. Hal itu bisa menjadi gambaran terhadap kualitas data pemilih yang dimiliki KPU. ’’Pertanyaan itu jauh lebih mengena kepada pemilih, namun pada akhirnya tidak ditanyakan,’’ sindir Refli. (bay)