Mayoritas Rakyat Tak Puas Kinerja Penegakan Hukum SBY

"Misalnya pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli, setoran, suap menyuap, jual beli kasus, jual beli besar kecilnya tuntutan dan penggunaan pasal tuntutan di KPK dan kejaksaan terhadap para koruptor," papar Sudrajat.

Masih lanjut Sudrajat, masyarakat juga menilai penegakan hukum di pemerintahan SBY-Boediono sudah melempem. Alasannya, ditemukan sejumlah kasus hukum digantung ataupun dihentikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Survei ini dilakukan kepada 6.000 responden yang punya hak pilih dalam pemilihan umum mendatang. Yakni warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah.

Sementara jumlah sampel yang dapat dianalisis adalah 5.989 orang "Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih," ungkap Sudrajat.