Mayoritas Wakil Rakyat Tak Punya NPWP

Walau gaji tetap dipotong, Joko mengaku ada kelemahan dalam system tersebut. Di mana, potongan tersebut tidak bisa dikontrol apakah benar-benar dimasukkan ke kas negara atau tidak. “Beda kalau ada NPWP, pasti masuk semua ke kas negara. Kalau tidak ada NPWP, mana tahu kita jika tidak disetorkan ke kas negara,” tuturnya.

Ditambahkannya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan masing-masing Kanwil Pajak untuk mendorong wakil rakyat yang tidak ber-NPWP. Hasilnya  mulai kelihatan, di mana sudah banyak yang mendaftarkan diri. “Mengurus NPWP tidak lama kok, cuma tiga jam. Karena itu, anggota DPR, DPD, DPRD secepatnyalah membuat NPWP. Karena bagi yang sengaja tidak membuat NPWP, ada sanksi pidananya,” pungkas Joko. (esy/pra/JPNN)