Mazhab M&Q

Politik kartel biasanya ditandai dengan kesepakatan antara partai-partai politik untuk mengatur pembagian kekuasaan begitu rupa sehingga semua pihak dapat bagian. Istilahnya: SEMUA SENANG. Tidak ada lagi oposisi.

Menurut mazhab ini, gejala kartelisasi politik seperti ini tidak sehat; merusak demokrasi. Sebab inti demokrasi adalah check-and-balance yang memungkinkan adanya kontrol.

Kartelisasi menghilangkan atau minimal melemahkan ini.

4. Mazhab Qodari memiliki cara pandang yang beda. Bagi mazhab ini, demokrasi bukan satu-satunya isu yang terpenting di negeri ini.

Mungkin kita bisa mengatakan, bagi mazhab ini demokrasi hanyalah ”wasilah” atau instrumen saja --seperti dulu pernah dikemukakan oleh Jusuf Kalla.

Demokrasi hanya cara saja untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kemajuan Indonesia, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dalam pandangan mazhab ini, pertanyaan yang urgen adalah bagaimana kestabilan politik (”political order” dalam istilah lama Samuel Huntington dan akhir-akhir ini dipopulerkan kembali oleh Francis Fukuyama) bisa dicapai di tengah-tengah sistem multi partai seperti dianut di Indonesia.

Dalam mazhab Qodari ada kegundahan seperti ini: Apa gunanya demokrasi berjalan ”normal” seperti diinginkan oleh para Indonesianis asing itu jika pemerintahan tidak efektif, dan rencana pembangunan diganggu terus oleh partai-partai yang banyak ”mau”-nya itu.