JPNN.com 
Mbak Bivitri Anggap Jokowi Merusak Demokrasi dengan Politik Dinasti
jpnn.com, TANGSEL - Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah membangun politik dinasti.
Menurut Bivitri, apa yang dilakukan Jokowi merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun pascareformasi 1998.
"Pertanyaannya, apakah politik dinasti Jokowi merusak demokrasi? Jawabannya iya," kata Bivitri dalam diskusi publik mengangkat tema 'Dinasti Politik Jokowi' yang diadakan Dema Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci), Selasa (3/10).
Dia menjelaskan ada empat faktor terjadinya politik dinasti, pertama yaitu cara berpolitik yang top-down.
Kedua, pencalonan caleg-capres yang elitis dan tertutup.
"Dalam konteks capres-cawapres, persoalannya adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)," katanya.
Kemudian terjadinya faktor politik dinasti yang ketiga ialah kegagalan parpol dalam melakukan kaderisasi.
"Saya ambil contoh, dalam pencalonan caleg mantan koruptor. Ini menunjukkan partai politik gagal dalam melakukan kaderisasi. Memangnya tidak ada yang lain diusulkan jadi caleg. Masih banyak anak-anak muda," kata dia.
Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menilai politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi telah merusak demokrasi.
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Hasil Survei Cigmark Tentang Ketua Wantimpres, Setia Darma: Jokowi Cocok dan Layak
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Pengamat Politik Sebut Wajar Jokowi Diunggulkan Jadi Ketua Wantimpres RI
- Hasil Survei Rumah Politik Indonesia: Mayoritas Publik Menilai Jokowi Layak Jadi Ketua Wantimpres RI
