Mbak Puan Diminta Lebih Transparan

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian ‎Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) diminta lebih transparan soal penggunaan anggaran, termasuk pembuatan portal revolusi mental yang hingga saat ini masih belum bisa diakses.

"Semua anggaran baik itu APBN maupun APBD wajib dibuka ke publik. Karena itu milik semua rakyat Indonesia," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, kepada JPNN, Kamis (27/8).

Emrus menjelaskan, website tersebut memang bertujuan positif, antara lain untuk menjalin komunikasi antara Kemenko PMK maupun kementerian teknis di bawahnya serta masyarakat.

Namun, ia mengatakan, kalau memang benar dana yang digunakan mencapai Rp 140 miliar, itu terlalu tinggi. Namun, dalam konteks ini bisa saja dana tersebut termasuk untuk sumber-sumber daya pendukungnya.

"Nah, kalau memang ada nilai yang dianggap tidak layak dan wajar, sangat tergantung dari perspektif mana melihatnya. Kalau dari perspektif website yang dikatakan Rp 140 miliar tentu tidak wajar.

Karenanya, kata dia, Kemenko PMK harus benar-benar transparan menjelaskan ke publik. Semuanya harus dibuka, sehingga nanti rasionalisasi masyarakatlah yang menilai pantas atau tidaknya anggaran sebesar itu.

"Karena itu harus dibuka untuk aktivitas apa saja sehingga menelan dana sebesar itu. Tak boleh ditutup-tutupi," katanya.

Kalau nanti masyarakat menganggap tak rasional, pejabat pembuat komitmen harus bertanggungjawab memberikan penjelaskan.