Mbak Puan Ingatkan Nilai Strategis Dialog Kebangsaan

jpnn.com - jpnn.com -Satu opsi jitu untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Tanah Air adalah dengan Dialog Kebangsaan. Dan terbukti, belakangan ini Dialog Kebangsaan memiliki arti penting dan strategis untuk menjaga rasa, semangat dan jiwa persaudaraan kebangsaan Indonesia.

“Kegiatan Dialog Kebangsaan bisa dijadikan sebagai momentum sekaligus forum yang bermanfaat untuk berdialog, bertukar pikiran, dan mencari solusi membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama yang lebih baik,” ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, mengawali arahannya dalam forum Dialog Kebangsaan yang digagas oleh Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Sulawesi Utara, di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (12/2).

Mbak Puan memberikan sambutan dengan tema Posisi Agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hadir antara lain Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, Ketua PBNU yang diwakili oleh KH Masduki Baidlowi, Ketua PWNU Sulut, Sya’ban Mauludin, Ketua MUI Sulut, Anggota DPR RI asal Sulut, Vanda Sarundajang serta para anggota DPRD Sulut.

Menko PMK mengatakan, dengan kondisi keberagaman dan sebagai bangsa yang besar, para pendiri bangsa sudah sepakat menetapkan Negara Indonesia Merdeka sebagai Negara Ketuhanan sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila.

“Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah dan masyarakat hendaknya bersama-sama bergotong royong mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemahaman keagamaan yang tidak sempit, atau menggunakan istilah Bung Karno, tanpa egoisme agama,” ujar Menko PMK.

“Saya juga mengajak jajaran pengurus NU dan PWNU di semua daerah bisa bersinergi dengan Kelompok Kerja Revolusi Mental dalam mengupayakan pembentukan karakter bangsa yang merupakan kerja tanpa henti selama Republik ini ada,” imbuh Puan.

Menko PMK lalu mengutip pidato Bung Karno ketika menjelaskan tentang sila Ketuhanan dalam Pidato 1 Juni di depan sidang BPUPKI, yang intinya menegaskan bahwa prinsipnya bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhan-nya sendiri; pada prinsipnya, hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dan beribadah dengan cara yang leluasa; pada prinsipnya segenap rakyat hendaknya meniadakan egoisme agamanya; dan pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, berkeadaban, dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan.

“Oleh karena itu, agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan pembangunan agama yang diarahkan untuk bisa memberikan kekuatan pendorong kemajuan, memberikan landasan masyarakat yang berakhlak, bermoral, dan ber-etika yang mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan ber-Bhineka Tunggal Ika, dalam mencapai kesejahteraan bersama," kata Puan.

Agama dalam Pembangunan Manusia dan dan Kebudayaan, memberikan landasan etik dan moral dalam membangun Jiwa Gotong Royong untuk menjadikan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

"Siapa pun dan apa pun agamanya, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara kita harus bersatu,” tandas Menko PMK. (adk/jpnn)