Mbak Puan Ingatkan Pemerintah Jujur dan Transparan Menangani Covid-19, Jangan Ada yang Disembunyikan
![Mbak Puan Ingatkan Pemerintah Jujur dan Transparan Menangani Covid-19, Jangan Ada yang Disembunyikan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2021/07/14/ketua-dpr-ri-puan-maharani-antaraho-dpr-ri-99.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mewanti-wanti jajaran pemerintah pusat dan daerah agar bekerja dengan hati, jujur, dan transparan dalam menangani pandemi Covid-19.
Menurut Puan yang sudah meninjau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah daerah, seperti Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, juga mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkokoh guna menekan penularan virus Corona.
"Kepala daerah harus jujur dan transparan tentang data di daerahnya. Jangan demi dibilang berhasil menangani Covid-19 lalu data sesungguhnya di lapangan tidak dibuka ke publik, bahkan tidak dikerjakan dengan benar," kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7).
Puan mengatakan, pemerintah daerah sekalipun mestinya dapat berkontribusi lebih besar dalam menangani dan mencegah penyebaran Covid-19 melalui pelacakan (tracing) yang lebih masif.
Dia tidak ingin hanya gara-gara persoalan status zonasi merah, hitam, kuning, hijau, lantas persoalan datanya sengaja dibuat tidak muncul atau sebaliknya dibesar-besarkan.
"Kepercayaan rakyat adalah taruhan yang besar, tergantung bagaimana penanganan di lapangan," ucap Puan menegaskan.
Meningkatkan cakupan dan jangkauan tes Covid-19, menurut ketua DPP PDIP itu seharusnya menjadi kesadaran dan kebutuhan bagi seluruh jajaran pemerintah.
Selain memetakan persebaran wabah, tes tersebut menjadi makin krusial pula untuk melihat efektivitas segala upaya yang telah dilakukan bersama dalam menangani pandemi Covid-19.
Ketua DPR RI mewanti-wanti pemerintah pusat dan daerah agar menjaga kepercayaan rakyat dalam menangani pandemi Covid-19.
- Prabowo Kembali jadi Ketum Gerindra, Puan PDIP Bilang Begini, Silakan Disimak
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan
- Polda Babel Sukses Berantas Geng Motor, Sahroni: Strateginya Patut Dicontoh
- Komisi IV Tunda Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Mitra, Ini Masalahnya