Mbak Puan Ingatkan Pemerintah akan Kebijakan Fiskal 2021 untuk Pemulihan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yaitu pertumbuhan ekonomi 4,5 persen sampai 5,5 persen.
Selain itu, inflasi 2,0 persen sampai 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.700 – Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat. Suku bunga SBN 10 tahun, 6,29 persen sampai 8,29 persen.
Indonesian crude price (ICP) USD 42-45 per barel, lifting minyak bumi Rp 690 ribu – Rp 710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi Rp 990 ribu –Rp 1.010 ribu per hari.
Menurut Puan, penetapan ini juga dengan target dan indikator pembangunan pada 2021 yang disetujui bersama.
Yakni tingkat penggangguran terbuka pada kisaran 7,7 persen sampai 9,1 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 persen sampai 9,7 persen, target gini rasio 0,377-0,379.
Kemudian, target indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95, serta menetapkan Indikator pembangunan NTP (nilai tukar petani) sebesar 102-104 dan NTN (nilai tukar nelayan) sebesar 102-104.
Puan menambahkan dengan penetapan asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 tersebut, pemerintah diminta memperhitungkan dengan cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang.
“Dengan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan efektif,” kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/7).
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan kebijakan fiskal APBN 2021 akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
- Potensi Cuaca Ekstrem Saat Arus Mudik 2025, Puan Beri Imbauan
- Soal Teror Terhadap Tempo, Puan Harap Polisi Buka Penyelidikan
- Soal Restu PDIP untuk Junimart Jadi Dubes RI, Deddy: Silakan Tanya ke Mbak Puan
- RUU TNI Disahkan Meski Banyak Protes, Idrus Golkar Singgung Sosialisasi
- Ratusan Mahasiswa di Bandung Tolak Pengesahan UU TNI, Sampaikan Kekhawatiran
- Munafrizal Manan: Isu RUU TNI Timbulkan Pelanggaran HAM Terlalu Dipaksakan