Mbak Puan Ungkap Kesetaraan Gender di Indonesia dalam Forum Parlemen Asia-Pasifik

“Sebagai anggota parlemen, kami perlu menekankan kekuatan perempuan adalah tanggung jawab bersama. Perempuan harus menjadi agen perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” lanjut Puan. 

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di politik dan lembaga publik diperlukan, termasuk di pemerintahan dan parlemen. 

Perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 

“Keterlibatan perempuan akan membawa proses yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Kami juga tidak boleh mengabaikan peran perempuan untuk pembangunan global dan regional termasuk di Asia-Pasifik,” jelasnya.

Kendati demikian, Puan menyoroti adanya berbagai tantangan mengenai kepemimpinan perempuan di beberapa bagian dunia seperti persoalan budaya dan struktural. 

Puan menyebut hingga saat ini masih dibutuhkan perjuangan dalam menghadapi sentimen yang berakar budaya terhadap perempuan serta kebijakan yang tidak responsif gender.

Puan lalu menyinggung Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum yang mendesak 30 persen kursi untuk perempuan di DPR RI. 

Dia juga mengungkap adanya peningkatan jumlah anggota DPR RI perempuan dari hanya 17,3 persen menjadi 21,39 persen selama periode 2019-2024.