Mbak Rerie Prihatin, Covid-19 di Daerah Melonjak, Figur Publik Justru Melanggar PPKM
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat kembali mengingatkan pentingnya peran para figur publik untuk menekan lonjakan kasus harian Covid-19 di luar Jawa-Bali yang mendominasi total kasus nasional.
Lestari berharap para tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pejabat daerah dapat memberi teladan dalam pelaksanaan kebijakan PPKM guna mengendalikan penyebaran virus Corona.
"Sangat memprihatinkan, di saat virus Corona merebak di sejumlah daerah, di saat yang sama terungkap sejumlah politisi, lurah dan tokoh agama di beberapa daerah kedapatan melanggar PPKM," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/8)
Mbak Rerie -panggilan Lestari- menyayangkan seiring peningkatan kasus harian di luar Jawa-Bali, sejumlah politisi justru terjaring razia atas dugaan melanggar kebijakan PPKM di Sumatera Utara pada Minggu (8/8).
Di sejumlah daerah juga kedapatan ada lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dengan sengaja menggelar pesta pernikahan di tengah kebijakan PPKM.
Seharusnya, kata dia, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan politisi itu menjadi panutan masyarakat dalam pelaksanaan sejumlah kebijakan pengendalian Covid-19 di tanah air, bukan malah melanggarnya.
"Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan politisi itu merupakan panutan masyarakat. Bila mereka sengaja melanggar kebijakan PPKM, tentu banyak masyarakat akan mengikuti perilaku para tokoh tersebut," ujar Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai perilaku para figur publik di sejumlah daerah itu harus segera ditertibkan melalui mekanisme yang berlaku.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyayangkan adanya oknum politikus dan figur publik yang melanggar kebijakan PPKM.
- Lestari Moerdijat Tekankan Data Akurat dan Kolaborasi Antarlembaga Harus Dikedepankan
- Trump Bikin Gebrakan Hari Pertama, Langsung Teken Keppres agar AS Keluar dari WHO
- Eddy Soeparno Sebut Perdagangan Karbon Internasional Pilar Ekonomi Baru Indonesia
- Lestari Moerdijat Berharap Skema Baru yang Disiapkan Pemerintah Atasi Masalah PPDB
- Waka MPR: Presiden Prabowo Menjawab Keraguan dengan Pencapaian
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi