Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya

jpnn.com - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Mbak Titiek Soeharto) mengatakan masyarakat perlu tahu siapa dalang di balik proyek pagar laut di pesisir Tangerang.
Mbak Titiek pun menyentil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mengungkapkan informasi terkait dalang pembangunan pagar laut tersebut.
"Kami minta supaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengungkapkan (dalang) ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa," kata Mbak Titiek seusai Rapat Kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).
Komisi IV DPR RI terus mendorong agar KKP melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.
Penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP.
"Kami menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikaveling oleh siapa pun," ujarnya, tegas.
Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut bisa tuntas dalam satu minggu ke depan.
"Kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai. Kami akan segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya," kata Trenggono.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Mbak Titiek Soeharto) menyentil KKP soal dalang pagar laut yang dipasang di pesisir Tangerang.
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik