MBG Jadi Top 9 Program Positif Prabowo-Gibran versi LSI Denny JA

jpnn.com, JAKARTA - Riset dari LSI Denny JA merekam program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah, serta Swasembada Pangan terpilih menjadi Top 3 Program Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Riset ini dilakukan LSI Denny JA menjelang 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran. Tetapi ada sentimen paling buruk yang menjadi Top 1, yakni wacana kepala daerah di pilkada dipilih oleh DPRD.
"Seratus hari pertama pemerintahan adalah momen awal ketika janji seorang presiden dibuktikan, dan visi seorang pemimpin diuji," kata peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam rilis hasil survei, Jumat (24/1).
Menurut Ardian, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menarik perhatian, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga dunia internasional.
"Dalam sejarah politik modern, periode ini adalah masa krusial di mana kepercayaan rakyat terbentuk atau terguncang," bebernya.
Ardian melanjutkan LSI Denny JA menggunakan pendekatan untuk menggali lebih dalam tentang 100 hari pemerintahan ini.
LSI Denny JA pun mengidentifikasi Top 9 Program Positif dan Top 3 Program Negatif, LSI memberikan gambaran komprehensif tentang kebijakan yang diterima atau ditolak masyarakat berdasarkan kriteria yang terukur dan relevan.
Ardian menuturkan, metode ini memperlihatkan bukan hanya angka, tetapi juga substansi.
Riset dari LSI Denny JA merekam, program pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), mendapat sambutan hangat dari masyarakat
- Investasi di Danantara Bisa jadi Modal Program Pembangunan
- Fraksi PKS Ajak Rakyat Kompak Dukung Kebijakan Prorakyat Prabowo
- Profil Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Jadi Dewas Danantara
- Ekonom Nilai Danantara jadi Sinyal Positif untuk Investor
- Efisiensi Anggaran, Legislator PKB Usul Gedung DPR di Jakarta, Tak Pindah ke IKN
- Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden