Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu

JAKARTA - Kekompakan berbagai elemen dalam menyelesaikan polemik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dipertanyakan. Sebab, paska terbongkarnya kebohongan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa yang menyebut duta besar (Dubes) Saudi Arabia telah meminta maaf, beberapa elemen justru tidak lagi kompak menghadapi masalah ini.

Mulai retaknya kekompakan untuk menyelesaikan kasus TKI itu tentu sangat disayangkan. Sebab, media Arab Saudi mulai melakukan serangan balik terhadap pemerintah Indonesia. Media Saudi Gazette seperti yang terlihat dalam laman  onlinenya www.saudigazette.com.sa mengatakan moratorium sarat kepentingan politik.

Media tersebut menuliskan judul Indonesian labor ban politically motivated yang diterjemahkan larangan pengiriman tenaga kerja bermotif politik. Media tersebut menulis pihaknya meragukan keseriusan pemerintah Indonesia, sebab langkah pemerintah untuk membuat moratorium dinilai hanya untuk mencari muka menjelang pemilihan umum.  

Chairman of the National Recruitment Committee Saudi Arabian Sa"ad Al-Baddah justru menantang balik pemerintah Indonesia. Dia mengatakan, Indonesia justru bakal rugi kalau melarang pengiriman tenaga kerja. Dikatakan, Indonesia akan kehilangan 6 Miliar SR (Saudi Arabiyan Riyal) setara Rp 13,7 miliar per tahun kalau melaksanakan moratorium.