Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu

Terpisah, Komunitas Solidaritas Perempuan (SP) juga demikian. Mereka melihat program yang bakal dilaksanakan pemerintah kurang tepat. Apalagi, beberapa hari lalu SP kedatangan TKI bernama Rosita yang berhasil lolos dari hukum pancung. Selama satu tahun, Rosita tidak mendapat pendampingan sama sekai dari pemerintah.

Staf penanganan kasus buruh migran SP Vicky Sylvanie mengatakan pendampingan itu seharusnya jadi misi utam pemerintah. Sebab, saat ini masih banyak TKI bermasalah yang belum mendapat pendampingan secara maksimal. Termasuk kasus Rosita yang kini ditanganinya, Kemenlu malah sempat tidak tahu jika yang bersangkutan sudah di Indonesia. "Saat ini Rosita masih terancam pancung karena status hukumnya mengambang," ucapnya.

Ketua Badan Eksekutif Nasional SP Risma Umar menambahkan, moratorium dikhawatirkan bisa menambah jumlah pengangguran jika tidak digarap dengan serius. Disamping itu, arus migrasi buruh Indonesia ke luar negeri secara ilegal potensinya makin tinggi. "Kebijakan moratorium di saat maraknya PHK dan sulitnya lapangan kerja kurang tepat," jelasnya.

Dia berharap Presiden SBY lebih mengedepankan sistem perlindungan buruh migran Indonesia dengan perspektif HAM dalam menyelesaikan kasus yang ada. Karena moratorium yang dipaksakan dan tidak diatur jelas bisa memasung hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. "Hak asasi buruh untuk bermigrasi juga dicederai," ungkapnya.