Media Arab Sebut Moratorium Pencitraan Pemilu

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Jakarta kemarin (25/6) menjelaskan, instruksi presiden moratorium dan pembentukan satgas jalan terus. Tudingan jika telah terjadi pembohongan publik terhadap hasil diplomasi RI dengan Arab Saudi, dia sebut tidak akan mengganggu instruksi SBY itu.

"Insyaallah Senin depan Satgas sudah terbentuk dan memulai rapat-rapat penting," ucap dia pada sebuah diskusi di stasiun radio swasta. Satgas tersebut, bakal dipimpin oleh pejabat eselon I Kemenakertrans. Dengan pembentukan Satgas ini, Muhaimin mengatakan merupakan sebuah bentuk keseriusan perlindungan TKI di luar negeri. "Kami tetap serius untuk menjadi lebih baik," kata dia.

Diantara tindakan awal yang bakal dilakukan Satgas ini adalah, metakan 303 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. Muhaimin menjelaskan, sebagian besar dari WNI tersebut bukan TKI. Tapi, tetap menjadi sasaran satgas untuk dibebaskan dari jeratan eksekusi hukuman mati. Menurut Muhaimin, perkembangan proses hukum dari seluruh WNI tadi beragam. "Ada yang sudah sampai proses kasasi, dan ada juga yang sedang meminta permohonan maaf keluarga korban," ucap Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, kasus Ruyati ini harus menjadi pecut untuk memperbaiki sistem penempatan TKI. Saat kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi yang mulai dijalankan 1 Agustus depan, Muhaimin berjanji bakal mengadakan perbaikan internal. "Kami juga bakal fokus menggarap penandatangan MoU dengan Arab Saudi," papar menteri asal PKB itu.