Mega Diklaim Sukses Kelola Jumlah PNS

JAKARTA  - Keputusan pemerintah untuk menutup pengajuan jatah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011, baik di level pusat maupun daerah berpotensi memicu masalah baru. Sebab, tidak diiringi dengan penataan regulasi dan penataan formasi kebutuhan antar instansi atau antar daerah.

’’Saya khawatir wacana moratorium ini hanya akan melahirkan persoalan baru yang meresahkan kalangan birokrasi dan mengganggu pelayanan publik,’’ kata anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta, Minggu (17/7).

Menurut dia, sejak 2005 tidak ada hasil signifikan dalam menekan laju pertumbuhan jumlah pegawai. Dalam pengadaan PNS, lanjut Arif, pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang dengan rasio sesuai kebutuhan. ’’Puncaknya adalah pengangkatan tenaga honorer secara masal sejak tahun 2005 yang hingga saat ini belum tuntas, yang jumlahnya mencapai 800 ribuan, bahkan cenderung membengkak tiap tahunnya,’’ ingat Arif.

Dia menegaskan pertumbuhan pegawai yang tidak terkontrol merupakan ’buah’ dari praktik pengelolaan kepegawaian yang berorientasi kepentingan politik kekuasaan dan mengabdi pada status quo. ’’Jadi, tidak konsisten dengan reformasi birokrasi yang acap digembar-gemborkan pemerintah selama ini,’’ kritik politisi PDIP itu.